"Beberapa risalah rapat yang dipimpin dan dihadiri Pak Bowo sebagai pimpinan Komisi VI. Seluruhnya 18 dokumen," kata Indra di depan Gedung KPK seusai diperiksa, Kamis (16/5).
Indra mengatakan dokumen yang diserahkan ke KPK itu adalah risalah rapat sejak Bowo menjabat sebagai anggota DPR pada 2014.
Dokumen itu, kata dia, berasal dari rapat Komisi VI saat Bowo menjadi salah satu pimpinan. Kemudian terdapat juga risalah rapat Badan Anggaran DPR saat Partai Golkar itu menjadi anggota.
Dari belasan dokumen itu, ujar Indra, salah satunya adalah risalah rapat Komisi VI dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara. Bowo menjadi pimpinan rapat ketika itu. Hal itu, kata Indra, turut dikonfirmasi oleh penyidik dalam pemeriksaan ini."Mengkonfirmasi menyangkut absensi rapat pada laporan singkat Komisi VI DPR yang rapat itu dipimpin oleh pak Bowo yang dihadiri oleh beberapa BUMN," kata Indra.
"Terakhir itu pertanyaan menyangkut peraturan dewan no 1 tahun 2015 tentang etik dewan. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anggota dewan. Materinya tadi sebatas itu," ujarnya.
Bowo sendiri bersama Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti dan Indung, sebelumnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap kerja sama distribusi pupuk PT PILOG dengan PT HTK.Bowo diduga meminta komisi kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah US$2 per metric ton. Ada enam kali penerimaan yang diduga telah terjadi sebelumnya di sejumlah tempat sebesar Rp221 juta dan US$85.130.
KPK mengendus Bowo juga menerima uang di luar kasus dugaan suap kerja sama distribusi pupuk. Tim KPK kemudian menemukan uang sejumlah Rp8 miliar di Kantor PT Inersia, perusahaan milik Bowo.
Uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu telah dimasukkan dalam 400 ribu amplop. Uang itu diduga bakal digunakan Bowo untuk 'serangan fajar' Pemilu 2019.
[Gambas:Video CNN] (sah/osc)
http://bit.ly/2WMFBkh
May 17, 2019 at 12:31AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2WMFBkh
via IFTTT
No comments:
Post a Comment