Solidaritas Papua: Jokowi Beri 'Kado Natal' Kekerasan Nduga

Jakarta, CNN Indonesia -- Puluhan warga Papua yang tergabung dalam Soladiritas #SaveNduga menggelar aksi damai memperingati tindakan kekerasan aparat TNI dan Polri yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Aksi damai dilakukan sembari membakar lilin di Taman Aspirasi, depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/12).

Satu per satu peserta aksi memegang lilin yang menyela dengan berdiri di depan lilin yang diletakkan di lantai Taman Aspirasi. Mereka memakai ikat kepala berwarna hitam. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan, "Biarkan Dorang Merayakan Natal dengan Damai" dan "#SaveNduga".

Aksi tersebut juga menjadi perayaan Hari Raya Natal 2018 dan bentuk solidaritas kepada warga di Kabupaten Nduga yang disebut tak merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ketua IPMNI Jawa-Bali Darson Lokbere mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan 'kado Natal' berupa kekerasan kepada warga di Kabupaten Nduga, dengan menggelar operasi bersenjata yang dilakukan TNI-Polri.

"Kami ingin menunjukkan bahwa hadiah Natal untuk tahun 2018 yang diberikan Jokowi melalui TNI-Polri yang melakukan operasi di Distrik Mbua, Mapenduma, dan sekitarnya, dengan melakukan penembakan dan pemboman," kata Darson di lokasi.

Aksi damai Soladiritas #SaveNduga di depan Istana, Rabu (26/12). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Darson mengklaim banyak korban dari warga sipil dalam operasi bersenjata yang dilakukan TNI-Polri pasca-penembakan pekerja PT Istaka Karya oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), awal Desember 2018. Namun Darson tak menyebut jumlah korban warga sipil tersebut.

"Banyak korban yang ada di sini. Sehingga kami di sini ingin menunjukkan bahwa di sana tidak ada Natal, yang ada hanya duka, yang ada hanya korban," ujarnya.

Pantauan CNNIndonesia.com di lapangan, aksi damai diawali dengan pembacaan puisi dari seorang peserta aksi. Selepas itu Darson membacakan tuntutan terhadap pemerintah Jokowi.

Darson menyatakan pihaknya mendukung Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LSM, Komnas HAM membentuk Tim Independen mengusut kekerasan yang dilakukan aparat TNI-Polri.

"Meminta PBB untuk mendatangkan tim independen melakukan investigasi kasus di Nduga," ujarnya.

Darson menuntut pemerintah Jokowi mengedepankan dialog daripada pendekatan militer. Dia meminta Jokowi menarik aparat gabungan TNI-Polri dari Nduga dan segera membuka akses bagi jurnalis nasional maupun asing di Nduga.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

"Kami minta aparat gabungan TNI-Polri menahan diri dan menjamin hak hidup masyarakat sipil Papua di Nduga," kata dia.

Selepas membacakan tuntutan, peserta aksi melanjutkan dengan memanjatkan doa bersama. Aksi berlangsung sekitar 30 menit. Aparat kepolisian tak terlihat melakukan penjagaan ketat dalam aksi damai solidaritas #SaveNduga.

Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyebut dugaan penggunaan senjata pembunuh massal seperti bom fosfor oleh TNI di Nduga, Papua adalah pernyataan konyol.

Aidi menanggapi beredarnya kabar tentang pengguanaan bom fosfor untuk operasi militer di Papua setelah peristiwa pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga.

"Tidak mungkin ditembakkan ke suatu area yang di situ ada pasukan kita (TNI). Nah, itu agak konyol, berarti kita ikut juga mati," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (22/12).

Aidi juga membantah soal penembakan terhadap masyarakat sipil. Ia menegaskan TNI tidak pernah menyerang kecuali sebelumnya diserang oleh kelompok bersenjata tersebut.

Prajurit TNI dan Polri mengusung peti jenazah korban KKB di Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat (7/12). (ANTARA FOTO/Jeremias Rahadat)

Menurutnya, semua jenazah penembakan oleh TNI yang ditemukan di Nduga berasal dari kelompok separatis.

Jenazah-jenazah tersebut kata Aidi, bisa saja diklaim sebagai masyarakat sipil karena kelompok bersenjata itu tak memiliki identitas atau senjata tertentu seperti tentara untuk diidentifikasi.

"Tidak bisa dibedakan kecuali punya senjata. Itu bisa berbentuk rakyat biasa juga bisa menggunakan baju pemerintah daerah, bisa juga menggunakan baju anggota dewan atau aktivis HAM," ujarnya.

(fra/arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LBYzFf
December 27, 2018 at 04:26AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2LBYzFf
via IFTTT