Defisit perdagangan merupakan kondisi ketika nilai ekspor yang dilakukan suatu negara lebih kecil dari nilai impor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca dagang Indonesia selama periode Januari-April 2019 tercatat defisit US$2,56 mliar atau melebar 81,6 persen dibandingkan posisi yang sama tahun lalu, minus US$1,4 miliar.
Dari sisi pemicu, nilai impor minyak dan gas (migas) yang merupakan salah penyebabnya. Tercatat, impor migas pada April 2019 mencapai US$2,24 milar atau melonjak 46,99 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Hal ini tak lepas dari produksi migas Indonesia yang cenderung menurun di tengah perekonomian yang terus melaju
Impor migas yang tinggi menyebabkan neraca perdagangan migas Indonesia pada periode April 2019 mencapai US$1,49 miliar melampaui defisit non-migas US$1,01 miliar.
Selain itu, saat ini Indonesia juga tengah gencar melaksanakan pembangunan di mana belum seluruh bahan baku/barang penolong dan barang modal bisa diproduksi di dalam negeri. Konsekuensinya, Indonesia masih harus mengimpor.
Di sisi lain, sebagian besar ekspor Indonesia ditopang oleh komoditas mentah yang dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas dunia seperti batu bara hingga minyak kelapa sawit. Kinerja sektor industri yang belum optimal juga membatasi kemampuan Indonesia untuk mengekspor barang bernilai tambah.
Pemerintah memperhatikan kondisi defisit perdagangan mengingat imbasnya bisa merembes ke pasar keuangan, sentimen di pasar modal, hingga pertumbuhan ekonomi.
Pembayaran defisit menggunakan devisa yang berdenominasi dolar Amerikat Serikat (AS). Defisit yang lebar berisiko menggerus cadangan devisa negara dan menekan nilai tukar rupiah.
Di pasar modal, defisit yang lebar bisa memicu sentimen negatif dari pasar yang bisa menghantam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal ini tercermin pada kinerja IHSG pada Rabu (16/5) yang ditutup turun 1,48 persen di level 5.980 setelah BPS mengumumkan neraca dagang kembali defisit.
Sementara itu, bagi perekonomian, lebarnya defisit berpotensi menyeret laju pertumbuhan ekonom mengingat selisih ekspor dan impor akan negatif.
Melihat hal itu, pemerintah perlu mencari cara agar bisa segera menekan defisit perdagangan. Hal ini tidak mudah dilakukan mengingat kondisi perekonomian global masih terancam oleh berlarutnya perang dagang AS - China.
Laiknya perang, dua perekonomian terbesar di dunia ini saling menyakiti perekonomian masing-masing. Konsekuensinya, motor penggerak ekonomi global kinerjanya melambat yang berimbas pada lesunya permintaan dan harga.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Hery Firdaus menilai pemerintah memiliki sejumlah opsi untuk memperbaiki yang terjadi.
Untuk jangka pendek, Indonesia bisa memperbanyak perjanjian bilateral untuk meningkatkan penjualan dari produk ekspor unggulan Indonesia.Hal ini bisa dilakukan dengan membaca peluang yang muncul akibat perang dagang.
"Perang dagang AS-China ini harusnya bisa dilihat menjadi peluang. Jangan dilihat sebagai masalah yang tidak bisa dihadapi," ujar Ahmad kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/5).
Misalnya, karena perang dagang, impor China atas kedelai AS merosot. Indonesia bisa memperbanyak ekspor minyak kelapa sawit ke China sebagai substitusi kedelai sebagai minyak nabati. Tentu saja, Indonesia tidak boleh terpaku pada produk minyak kelapa sawit tetapi harus melihat peluang dari produk lain.
Jika berhasil dilakukan, Indonesia bisa mengurangi defisit dagang ke China yang saat ini merupakan yang terbesar. Bahkan untuk periode Januari - April 2019, defisit dagang Indonesia - China melebar 23,26 persen dari US5,76 miliar menjadi US$7,1 miliar.
Begitu pula dengan AS, produk-produk yang tadinya dipasok dari China bisa diupayakan diekspor dari Indonesia. Vietnam, lanjut Ahmad telah mencuri start dalam melakukan strategi ini.
Tak berhenti di kedua negara, perjanjian bilateral bisa dilakukan dengan negara lain untuk menjual produk unggulan Indonesia. Cara ini bisa berhasil jika Indonesia mampu membaca kebutuhan suatu negara dengan jeli, tidak hanya terbatas pada menghasilkan produk tetapi produk harus bisa menjangkau banyak segmen masyarakat di suatu negara.
 Ilustrasi aktivitas bongkas muat. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono). |
Menurut Ahmad, Indonesia bisa meniru China yang bisa membaca kebutuhan masyarakat suatu negara dari seluruh segmen.
"Produk yang dihasilkan China mulai dari kualitas original hingga KW 10 juga ada," jelasnya.
Untuk jangka menengah, pemerintah perlu serius dalam merealisasikan upaya untuk membangun industri yang bernilai tambah. Upaya ini belum menunjukkan hasil mengingat tren kontribusi industri terhadap perekonomian cenderung menurun hingga berada di bawah 20 persen.
Keberadaan industri ini penting karena selain bisa memperbanyak produk ekspor yang bernilai tambah, Indonesia juga bisa mensubstitusi impor barang penolong maupun barang modal.
Perang dagang AS-China sebenarnya juga memberi peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara tujuan investasi investor yang ingin menghindari ketidakpastian di kedua negara. Peluang ini sudah ditangkap oleh Vietnam dengan menjadi salah satu negara tujuan investasi favorit di Asia Tenggara saat ini.
Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menilai solusi jangka pendek yang bisa cepat dilakukan pemerintah adalah melakukan pembatasan impor. Cara ini sebenarnya telah dilakukan melalui program mandatori campuran biodiesel 20 persen pada minyak solar. Hasilnya, impor migas pada periode Januari-April 2019 turun 22,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi US$6,99 miliar.
Pembatasan impor barang non produktif juga bisa dilakukan, terlebih apabila barang tersebut bisa diproduksi di dalam negeri.
Dari sisi ekspor, senada dengan Ahmad, Josua menilai upaya memperbanyak perjanjian perdagangan bilateral dengan negara lain perlu dilakukan.
"Indonesia kan sebenarnya tidak memihak ke salah satu sisi. Di tengah memanasnya, tensi dagang, saya pikir, kita perlu memperkuat perjanjian bilateral dengan kedua negara sehingga dampak terhadap penurunan ekspor tidak signifikan," ujarnya.
Dengan melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap kondisi perekonomian Tiongkok yang merupakan negara tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia.
Tak kalah penting, pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga sentimen pasar. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kepanikan berlebihan di pasar.
Untuk jangka menengah, pemerintah perlu segera membenahi strategi untuk mendorong produktivitas sektor manufaktur. Pasalnya, strategi perbaikan iklim usaha yang dilakukan selama ini tidak cukup karena selain kontribusi sektor manufaktur yang menurun, pertumbuhannya juga melambat.
Pada kuartal I 2019 lalu, laju pertumbuhan manufaktur hanya 3,86 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,07 persen.
"Investasi harus diarahkan secara spesifik ke sektor manufaktur," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Dengan memperbanyak ekspor bernilai tambah Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas. Josua mengingatkan, melemahnya ekspor pada April lalu tak lepas dari penurunan harga komoditas yang merupakan dampak tak langsung dari perang dagang melalui perlambatan ekonomi China. (sfr/lav)
http://bit.ly/2w2QLFP
May 16, 2019 at 10:08PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2w2QLFP
via IFTTT
No comments:
Post a Comment