Fadli Zon: Penting Telusuri Penyebab Kematian Petugas KPPS

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan Tim Pencari Fakta (TPF) terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 penting untuk menelusuri berbagai spekulasi seputar penyebab kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), seperti riwayat penyakit yang diderita hingga terkena santet.

Menurutnya, spekulasi seputar penyebab kematian ratusan petugas KPPS itu tidak bisa dianggap enteng karena merupakan realitas dalam perbincangan di tengah masyarakat.

Publik, lanjut Fadli, juga harus mengetahui penyebab ratusan petugas KPPS meninggal dunia karena hal tersebut berkaitan dengan nyawa manusia.

"Spekulasi penyebab kematian sampai hal yang gaib seperti terkena santet. Ini realitas perbincangan di tengah masyarakat, tidak bisa dianggap enteng," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/5).

Dia berpendapat, penyebab kematian ratusan petugas KPPS akan terus menjadi pertanyaan di tengah masyarakat bila TPF tak dibentuk.

Pasalnya, kata Fadli, peristiwa kematian ratusan petugas KPPS tersebut kasuistik, karena ada yang mengalami muntah darah.

Oleh karena itu, Fadli menilai, penyebab yang sebenarnya terjadi harus diinvestigasi, apakah mengalami kelelahan, keracunan, atau penyebab lainnya.

"Kemarin yang saya datangi keluarganya, sama muntah dan muntah darah. Apa yang sebenarnya terjadi harus diinvestigasi. Mungkin ada riwayat penyakit, mungkin lelah, racun," katanya.

Lebih jauh, Fadli menyampaikan, saat ini semakin banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dan sakit.

Dia pun mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) ataupun Panitia Kerja (Panja) di DPR RI untuk menelusuri hal tersebut.

"Saya kira Pansus lebih kuat untuk menginvestigasi, ini diperlukan dan sangat penting untuk nanti hasilnya bisa mengevaluasi apa yang sesungguhnya terjadi jika tidak ada spekulasi kecuali ada temuan yang di luar dugaan," kata Fadli.

Fadli menilai jumlah petugas KPPS yang meninggal hampir 600 jiwa menjadi kejadian luar biasa sehingga harus direspons cepat oleh pemerintah.

Politikus Partai Gerindra itu pun mempertanyakan sikap pemerintah yang belum merespons kejadian tersebut secara proporsional.

Wacana pembentukan TPF Pemilu 2019 mengemuka usai hari pencoblosan. Wacana yang digagas Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, ini mencuat untuk merespons dugaan kecurangan selama Pemilu 2019.

"Kan sejak awal saya sudah sebutkan, penting dan perlu ada tim gabungan sejumlah komisi negara. Bawaslu tidak bisa kerja sendirian. Hari ini kita bisa lihat bagaimana kegaduhan pemilu ini terjadi," ujar Haris saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (21/4).

"Kalau kecurangan, bahasa-bahasa atau rumus rumit quick count, manuver-manuver elite terus dibiarkan, siapapun yang menang akan melekat stigma buruk," tutur Haris.

Merespons, Ketua KPU Arief Budiman menyebut pihaknya tak membutuhkan kehadiran TPF. Ia berkata tidak setuju pembentukan TPF karena pemilu masih berjalan dengan baik.

"Enggaklah, saya merasa belum sampai sejauh Itu, tidak diperlukan menurut saya. Semua masih berjalan sebagaimana mestinya," kata Arief saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (26/4).

Arief juga mengklaim kecurangan di pemilu masih sekadar tuduhan. Ia pun menyampaikan tuduhan kecurangan itu tidak membuat kekacauan di masyarakat. (mts/fea)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Q33YYp
May 15, 2019 at 05:33AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2Q33YYp
via IFTTT