Debat Keempat dan Adu Siasat Jokowi-Prabowo Merangkul Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Persoalan Papua begitu kompleks. Namun kompleksitas persoalan itulah yang diharapkan bisa dicari solusinya dalam debat capres Sabtu (30/3) malam yang mengangkat tema ideologi, pemerintahan, hubungan internasional, serta pertahanan dan keamanan.

Calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto tentunya tak perlu membedah seluruh kompleksitas itu mengingat keterbatasan waktu. Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar menyebut Jokowi dan Prabowo dituntut memaparkan strategi pendekatan yang tepat untuk merangkul rakyat Papua.

Siasat merangkul Papua menjadi penting karena di masa lalu, berbagai strategi sudah diterapkan baik oleh Presiden Soeharto, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kita tunggu apa yang ditawarkan," ujar Wahyudi kepada CNNIndonesia.com.

Jika melihat track record kedua capres, Wahyudi memprediksi tidak ada yang baru dalam pendekatan yang akan disodorkan Jokowi dan Prabowo.

Jokowi disebutnya masih akan mengedepankan pendekatan sosial ekonomi yang gencar ia lakukan sejak menjabat presiden. Sementara Prabowo Subianto yang berlatarbelakang militer, diprediksi akan mengutamakan pendekatan keamanan yang pernah diberlakukan ketika era SBY. 

Kata Wahyudi, berbagai pendekatan itu tak mampu meredam konflik dan ketidakpuasan rakyat Papua. Bumi Cendrawasih tetap bergejolak, bahkan ketika Jokowi mendorong pembangunan infrastruktur di sana.

Berkaca dari jejak kegagalan itu, Wahyudi berharap Jokowi dan Prabowo bisa memaparkan sebuah model pendekatan baru untuk Papua.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa pendekatan yang tepat untuk Papua dan seharusnya ditawarkan oleh Jokowi dan Prabowo dalam debat keempat adalah budaya.

Pendekatan budaya tersebut bisa dilakukan dalam bentuk dialog atau musyarawah. Dia berkata, pendekatan tersebut akan membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.

"[Yang tepat] pendekatan budaya, itu akan menghapuskan ketikdakpercayaan terhadap pemerintah pusat yang selama ini terjadi," kata Trubus.

Dia menerangkan, pendekataan budaya harus dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberlakukan pola keterbukaan. Misalnya, terkait dengan pengalokasian anggaran otonomi khusus Papua.

Trubus mengatakan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pengalokasian anggaran tersebut sangat rendah karena jumlah anggaran yang disebut terus bertambah tidak sejalan dengan pembangunan yang berlangsung di Papua.

"Jadi laporan pertanggungjawabannya harus jelas," kata Trubus.

Namun begitu, dia menilai pola sosial ekonomi yang dilakukan Jokowi selama lima tahun terakhir sudah tepat untuk memulai pendekatan dengan masyarakat Papua.

Isu penting lain yang menurut Wahyudi harus diangkat dalam debat adalah petisi referendum kemerdekaan Papua Barat.

Petisi itu diserahkan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, saat bertemu Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, di Jenewa, Swiss, Januari silam.

Menurut Wahyudi, hal tersebut penting untuk menunjukkan seberapa jauh keberpihakan para capres pada Papua saat kelak menjadi presiden.

"Kita punya pengalaman dengan Timor Leste dan Aceh, dari situ sebenarnya capres ambil situasi Papua sekarang [dan menentukan] apa pilihan terbaiknya. Apakah referendum, atau apa," kata Wahyudi.

Dia menjelaskan referendum tidak hanya persoalan opsi merdeka atau tetap bersama Indonesia.

Menurutnya, Jokowi atau Prabowo tetap dapat melakukan referendum di Papua tanpa menyertakan opsi kemerdekaan. Alternatif opsinya adalah tetap otonomi khusus atau tidak, seperti yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap warga di Filipina Selatan.

Namun ia mengaku pesimistis Jokowi dan Prabowo akan menyentuh masalah referendum Papua dalam debat keempat nanti. Itu karena referendum merupakan pilihan politik yang sangat sensitif dan kedua pasangan capres.

Pengalaman di masa lalu juga membuat isu referendum sulit diangkat saat debat nanti.

"02 [Prabowo] punya pengalaman dengan Timor Leste, 01 [Jokowi] asal partainya nasionalis, PDIP yang kita tahu [pernah] keras menentang ketika bicara referendum di Aceh. saya lihat kedua capres tidak akan bicara referendum, itu pilihan yang jauh," ucap dia.

Di tengah isu yang kompleks itu, Wahyudi berharap Jokowi dan Prabowo mengeluarkan gagasan terkait pembentukan unit khusus yang fokus untuk menangani Papua.

Menurutnya, unit tersebut harus memiliki kewenangan yang lebih banyak dibandingkan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang pernah dibentuk di era SBY.

Kewenangan yang besar disebut Wahyudi penting agar unit tersebut dapat melihat masalah Papua lebih komprehensif.

"Di era SBY ada UP4B, tapi waktu itu masa waktunya terbatas dan kewenangan terbatas sehingga tidak lihat Papua secara lebih utuh dan komprehensif," ujar dia. (mts/wis)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2V4OIMr
March 30, 2019 at 11:33PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2V4OIMr
via IFTTT